Palangka Raya — Wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka dan menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kalimantan Tengah, Restu Ronggo Wicaksono, SH, menegaskan bahwa gagasan tersebut merupakan langkah mundur bagi demokrasi Indonesia dan bertentangan dengan semangat Reformasi 1998.
Menurut Restu, Pilkada langsung lahir sebagai koreksi atas praktik politik Orde Baru yang sentralistik, elitis, dan minim partisipasi rakyat. “Reformasi mengamanatkan kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan dikembalikan kepada segelintir elite politik di parlemen daerah,” ujarnya, Selasa (30 Desember 2025).
Belajar dari Sejarah Demokrasi Indonesia
Restu mengingatkan bahwa sebelum diberlakukannya Pilkada langsung pada 2005, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD kerap melahirkan praktik transaksional dan konflik kepentingan. “Sejarah mencatat, pemilihan kepala daerah oleh DPRD sarat dengan politik uang, intervensi kekuasaan pusat, serta jauh dari aspirasi rakyat,” tegasnya.
Ia menilai, Pilkada langsung memang memiliki tantangan seperti biaya politik yang tinggi, namun hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak pilih rakyat. “Solusinya adalah memperbaiki tata kelola pemilu, pengawasan, dan pendanaan politik, bukan justru menarik kembali hak konstitusional rakyat,” tambahnya.
Data Partisipasi Publik Jadi Pertimbangan
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada langsung secara nasional relatif stabil dan menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpinnya. Bagi HMI, partisipasi ini merupakan indikator penting kesehatan demokrasi lokal.
“Demokrasi memang mahal, tetapi otoritarianisme jauh lebih mahal secara sosial dan politik,” kata Restu.
Kritik terhadap Narasi Efisiensi
Menanggapi alasan efisiensi anggaran yang sering digunakan untuk mendukung wacana Pilkada oleh DPRD, Badko HMI Kalteng menilai argumen tersebut terlalu simplistik. “Efisiensi tidak boleh mengorbankan prinsip dasar demokrasi. Negara harus berani berinvestasi pada proses demokrasi yang sehat dan berintegritas,” ujarnya.
Restu juga menyoroti dukungan sejumlah partai politik besar terhadap wacana tersebut. Menurutnya, partai politik seharusnya menjadi pilar demokrasi, bukan justru mempersempit ruang partisipasi rakyat.
Seruan untuk Konsistensi Reformasi
Sebagai organisasi mahasiswa yang lahir dari rahim perjuangan bangsa, HMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal nilai-nilai kebangsaan, konstitusi, dan demokrasi. Badko HMI Kalimantan Tengah menyerukan kepada pemerintah, DPR RI, dan seluruh elite politik agar tidak tergoda pada jalan pintas kekuasaan.
“Jika demokrasi kita terus dikerdilkan atas nama stabilitas dan efisiensi, maka yang sedang kita bangun bukan negara demokratis, melainkan negara yang mundur secara peradaban politik, dan justru khianat atas cita-cita luhur Reformasi” pungkas Restu.
Badko HMI Kalimantan Tengah menegaskan akan terus bersikap kritis dan siap mengonsolidasikan kekuatan mahasiswa serta masyarakat sipil untuk menjaga marwah Reformasi dan kedaulatan rakyat.(Mi)
Tinggalkan Balasan